AB.COM, Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa, bersama Wali Kota Ambon, Bodewin Wattimena, meninjau langsung kesiapan pembangunan rumah dan pos keamanan di kawasan Hunuth/DP, Kamis 15 Januari 2026. Peninjauan ini dilakukan untuk memastikan proyek berjalan sesuai rencana dan menjawab kebutuhan masyarakat terdampak.
Kehadiran kedua pimpinan daerah di lokasi menunjukkan keseriusan pemerintah provinsi dan kota dalam mempercepat pembangunan infrastruktur dasar yang mendukung rasa aman dan kenyamanan warga.
Turut hadir dalam peninjauan tersebut Mantan Wali Kota Ambon Jop Papilaya, Pj Sekot Ambon, Ketua DPRD Kota Ambon, Waka Polresta Pulau Ambon dan PP Lease, Kadis PUPR Kota Ambon, Kabag Protokol Pemkot Ambon, serta Kadis Perkim Kota Ambon. Kehadiran unsur eksekutif, legislatif, dan kepolisian menunjukkan kolaborasi lintas sektor dalam proyek ini.
Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa menyampaikan bahwa pembangunan rumah dan pos keamanan di Hunuth/DP merupakan bagian dari komitmen pemerintah dalam memulihkan dan menata kawasan yang sebelumnya terdampak konflik sosial. Ia menegaskan, pembangunan harus mengedepankan kualitas, kecepatan, dan tepat sasaran.
“Kita ingin warga Hunuth/DP segera memiliki hunian yang layak dan lingkungan yang aman. Pemerintah hadir untuk memastikan itu terjadi. Sinergi antara provinsi, kota, dan aparat keamanan menjadi kunci keberhasilan,” ujar Hendrik di sela peninjauan.
Wali Kota Ambon Bodewin Wattimena menambahkan, pembangunan ini juga menjadi simbol pemulihan sosial dan ekonomi masyarakat setempat. Menurutnya, rumah yang layak dan pos keamanan yang berfungsi akan memberikan rasa tenang bagi warga untuk kembali beraktivitas normal.
“Ini bukan hanya soal fisik bangunan, tapi soal membangun kembali rasa percaya dan kebersamaan. Pemerintah Kota Ambon akan mengawal proses ini agar selesai tepat waktu dan memberi manfaat langsung,” kata Bodewin.
Kadis PUPR Kota Ambon menjelaskan bahwa tahap awal pekerjaan meliputi pengukuran, pembersihan lahan, dan penyiapan konstruksi. Sementara Kadis Perkim memastikan desain rumah disesuaikan dengan kebutuhan warga dan standar hunian layak.
Waka Polresta Pulau Ambon dan PP Lease menyatakan kesiapan aparat untuk mendukung pengamanan selama proses pembangunan berlangsung. Kehadiran pos keamanan nantinya diharapkan dapat mencegah potensi gangguan dan memperkuat patroli wilayah.
Ketua DPRD Kota Ambon yang turut hadir menegaskan dukungan legislatif terhadap anggaran dan pengawasan proyek. Ia meminta agar proses pembangunan transparan dan melibatkan masyarakat setempat.
Peninjauan diakhiri dengan dialog singkat antara pimpinan daerah dan warga sekitar. Pemerintah berharap pembangunan rumah dan pos keamanan ini menjadi langkah awal pemulihan Hunuth/DP secara menyeluruh. *(
